Demo di Nabire, Pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya Desak DPR Papua Tengah Bentuk Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran HAM

Nasional217 Dilihat

Jejakkasus News |Nabire – Gerakan Pelajar dan Mahasiswa Intan Jaya (GPMI-I) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPR Papua Tengah, Jalan Pepera, Kabupaten Nabire, Kamis (23/7/2026). Dalam aksi tersebut, massa menyerahkan dokumen aspirasi yang berisi dua tuntutan utama kepada DPR Papua Tengah.

Aspirasi diterima langsung oleh Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, di halaman kantor DPR Papua Tengah.

Dalam tuntutan pertamanya, GPMI-I mendesak pemerintah segera mengusut tuntas berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya. Kasus yang disoroti meliputi peristiwa Soanggama Berdarah, penembakan terhadap seorang ibu hamil, pembunuhan seorang gembala, serta sejumlah dugaan pelanggaran HAM lainnya.

Pada tuntutan kedua, massa meminta pemerintah memfasilitasi dialog langsung antara mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat Intan Jaya dengan Presiden Republik Indonesia serta Menteri Pertahanan. Menurut mereka, dialog tersebut penting sebagai ruang penyampaian aspirasi sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya.

 Pernyataan Sikap  Mahasiswa Intan Jaya. Klik Link Teks dibawah:

PERNYATAAN SIKAP PELAJAR & MAHASISWA INTAN JAYA

Massa menilai seluruh dugaan kasus tersebut harus ditangani secara transparan serta memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para korban.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua IV DPR Papua Tengah, John NR Gobai, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti tuntutan mahasiswa melalui mekanisme kelembagaan. DPR Papua Tengah akan berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Intan Jaya, pemerintah daerah, serta aparat terkait sebelum membawa persoalan tersebut ke tingkat yang lebih tinggi.

Gobai menjelaskan bahwa aspirasi serupa sebelumnya telah disampaikan kepada DPR RI, khususnya Komisi I dan Komisi III. Namun hingga saat ini, DPR Papua Tengah masih menunggu tindak lanjut dan keputusan dari DPR RI.

Aspirasi-aspirasi sebelumnya sudah kami sampaikan ke DPR RI melalui Komisi I dan Komisi III. Sampai sekarang kami masih menunggu hasil dan belum ada jawaban yang diterima DPR Papua Tengah,” kata Gobai.

Sementara itu, Koordinator Aksi GPMI-I, Feri Japugau, meminta DPR Papua Tengah menindaklanjuti aspirasi tersebut secara terbuka dan transparan.

Ia menegaskan, apabila dalam waktu sepekan tidak ada perkembangan atau respons terhadap tuntutan yang disampaikan, GPMI-I akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar di Kabupaten Nabire.

Jika dalam sepekan tidak ada reaksi terhadap aspirasi ini, kami akan kembali melakukan demonstrasi dengan massa yang lebih besar di Nabire,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *