Jejakkasus News |Sofifi – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya berdasarkan angka pertumbuhan ekonomi.
Pernyataan tersebut disampaikan saat memaparkan lima indikator penting dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 pada Rapat Paripurna Persidangan Kesatu DPRD Provinsi Maluku Utara. Kegiatan itu dirangkaikan dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-27 Provinsi Maluku Utara di Ruang Rapat Paripurna DPRD Maluku Utara, Sofifi, Senin (12/10/2026).
Sherly mengatakan, kebijakan anggaran daerah harus memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan hingga perbaikan ekonomi petani dan nelayan.
“Keberhasilan bukan hanya diukur dari angka-angka yang kita capai, melainkan dari apa yang masyarakat rasakan. Anak-anak memiliki masa depan, keluarga hidup sehat dan sejahtera, petani dan nelayan mengalami peningkatan nilai tukar, serta masyarakat di pulau-pulau terjauh merasa menjadi bagian dari rumah bersama,” ujar Sherly.
Ia menegaskan, APBD tidak sekadar menggambarkan besarnya anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus mampu menjawab persoalan masyarakat.
PAD Diproyeksikan Meningkat
Dalam pemaparannya, Sherly menyampaikan sejumlah indikator fiskal yang menjadi perhatian pemerintah provinsi dalam penyusunan RAPBD 2027.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Maluku Utara diusulkan mencapai Rp1,8 triliun, meningkat dari Rp1,6 triliun pada 2026. Pemerintah provinsi juga menyebut proporsi PAD mencapai sekitar 51 persen dari total pendapatan daerah, sebagai salah satu indikator penguatan kemandirian fiskal.
Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2027 diusulkan sebesar Rp4 triliun. Belanja modal direncanakan meningkat 91 persen menjadi Rp1,2 triliun atau sekitar 30 persen dari total belanja daerah.
Anggaran belanja modal tersebut diprioritaskan untuk mempercepat pembangunan jalan dan jembatan, merevitalisasi sekolah, serta memodernisasi fasilitas kesehatan.
Menurut Sherly, konektivitas jalan dan jembatan dapat membantu menekan biaya logistik sehingga distribusi hasil pertanian dan perikanan menjadi lebih efisien.
“Jika jalan dan jembatan saling terkoneksi, biaya logistik bagi petani dan nelayan menjadi lebih murah sehingga nilai tukar petani dan nelayan bisa meningkat,” katanya.
Dua Puluh Ruas Jalan Masuk Prioritas 2027
Pemprov Maluku Utara menetapkan 20 ruas jalan sebagai prioritas penanganan pada 2027. Beberapa di antaranya adalah Jailolo–Goal–Ibu, Kedi–Galela, serta Malifut–Muali–Lapi–Darume sepanjang 7 kilometer.
Pemerintah juga menargetkan penyelesaian jalan keliling Pulau Makian. Dari total panjang 33 kilometer, masih terdapat 20 kilometer pekerjaan yang harus dituntaskan. Setelah 5 kilometer dikerjakan pada 2026, sisa 15 kilometer ditargetkan selesai secara bertahap pada 2027 dan 2028.
Ruas jalan prioritas lainnya meliputi Guruapin–Madoyama sepanjang 9 kilometer, Saketa–Dahepodo 5 kilometer, Babang–Yaba 5 kilometer, Babang–Songa 2,4 kilometer, Songa–Wayatim 7,6 kilometer, serta Laiwui–Jiko Dolong 7 kilometer.
Selanjutnya, terdapat ruas Laiwui–Jikotamo–Anggai, Jiko Dolong–Soligi sepanjang 6 kilometer, Waina–Malbufa 5 kilometer, Malbufa–Waibau 5 kilometer, Dofa–Falabisahaya 4,7 kilometer, Falabisahaya–Auponhia 7 kilometer, dan Falabisahaya–Wailoba 7 kilometer.
Pekerjaan lainnya mencakup jalan Kota Sofifi sepanjang 5 kilometer, Dahepodo–Payahe 8,7 kilometer, serta penuntasan jalan Trans-Kieraha.
Pemprov Siapkan Rp250 Miliar untuk Pelunasan DBH
Selain pembangunan infrastruktur, Pemprov Maluku Utara mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kewajiban Dana Bagi Hasil (DBH) kepada pemerintah kabupaten dan kota.
Pada APBD Perubahan 2026, pemerintah provinsi telah menganggarkan Rp300 miliar untuk pembayaran DBH tahun berjalan dan kewajiban sebelumnya.
Untuk 2027, Pemprov Maluku Utara menyiapkan alokasi Rp250 miliar guna melunasi seluruh kewajiban DBH kepada 10 kabupaten dan kota.
Sherly menjelaskan, pemerintah merencanakan pembiayaan melalui pinjaman sebesar Rp500 miliar untuk menutup defisit anggaran.
“Dari estimasi pendapatan Rp3,5 triliun dan belanja Rp4 triliun, defisit sekitar Rp480 miliar sekian akan kita tutup dengan rencana pinjaman Rp500 miliar yang telah disetujui oleh DPRD,” jelasnya.
Target Pertumbuhan Ekonomi dan Pengurangan Kemiskinan
Dalam indikator makroekonomi 2027, Pemprov Maluku Utara menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 21 hingga 25 persen. Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 3,5 persen dan angka kemiskinan berkurang 3 persen.
Untuk mempercepat pengentasan kemiskinan, pemerintah provinsi menargetkan pengurangan jumlah keluarga miskin sebanyak 5.000 kepala keluarga (KK) melalui berbagai program terpadu.
“Pada tahun 2027, kita menargetkan penurunan 5.000 kepala keluarga miskin melalui berbagai intervensi program terpadu yang kita lakukan,” tegas Sherly.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe, Sekretaris Daerah Samsuddin A. Kadir, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Anggota DPD RI Graal Taliawo, pimpinan dan anggota DPRD Maluku Utara, serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.
