Jejakkasus News |TERNATE – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menunjukkan langkah proaktif dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan di wilayah kepulauan. Dalam kunjungan kerja Komisi V DPR RI di Maluku Utara, pada Rabu (22/4), Gubernur perempuan pertama di Malut ini secara intensif memaparkan kondisi riil infrastruktur dan menuntut implementasi konkret dari pemerintah pusat.
Ia menegaskan bahwa koordinasi yang dilakukan dengan Komisi V bukan sekadar seremoni, melainkan upaya strategis untuk memastikan usulan daerah masuk dalam skema pendanaan pusat di masa mendatang.
“Kami sampaikan secara lisan maupun tertulis, harapannya bisa ada implementasi konkret di tahun 2026, 2027, dan seterusnya dengan segera,” tegas Sherly
Gubernur menyadari bahwa keterbatasan anggaran daerah (APBD) menjadi kendala utama dalam memperbaiki jalan-jalan rusak yang tersebar di wilayah Maluku Utara. Oleh karena itu, ia menggandeng Komisi V DPR RI untuk mendorong pendanaan melalui APBN, termasuk melalui skema Inpres Jalan Daerah (IJD).
Gubernur juga menyoroti masalah konektivitas laut yang menjadi urat nadi ekonomi Maluku Utara sebagai provinsi kepulauan nomor tiga di Indonesia. Ia melaporkan secara detail kekurangan infrastruktur pelabuhan dan pelayanan perhubungan yang selama ini dirasakan belum maksimal oleh masyarakat.
Didampingi para anggota Komisi V DPR RI, Irene Roba Putri, Gubernur Sherly meninjau langsung beberapa titik krusial, di antaranya: Proyek Sabo Dam, Mitigasi bencana pasca-musibah di Kelurahan Rua, serta meninjau langsung kualitas bangunan Hunian Tetap (Huntap), dan menyerap keluhan warga yang merasa belum puas dengan fasilitas yang tersedia, juga memastikan pengerjaan Inpres Jalan Daerah di Kota Ternate mencapai 100 persen dan siap diserahterimakan setelah masa perawatan.
“Ada beberapa proyek yang memang sedang tender di 2026, dan masih banyak PR lagi yang mudah-mudahan bisa masuk di 2027 atau penambahan di perubahan 2026,” tambah Sherly optimistis.
Langkah sigap Gubernur Sherly dalam menyediakan data dan memetakan urgensi pembangunan mendapat apresiasi tinggi dari DPR RI. Irene Roba Putri menyebut kepemimpinan Sherly sangat aktif dalam berkomunikasi dengan pusat.
“Ibu Gubernur akan memimpin pertemuan (rapat khusus) yang akan dihadiri seluruh Kepala Daerah se-Malut untuk memberikan penilaian terhadap prioritas pembangunan. Intinya, kami di Komisi V DPR RI siap mengawal untuk mengoptimalkan pelayanan dari Kementerian terkait,” janji Irene.
Melalui sinergi ini, Gubernur berharap pembangunan di Maluku Utara tidak hanya sekadar “terbangun”, tetapi benar-benar fungsional dan memberikan dampak luas bagi ketahanan pangan serta pertumbuhan ekonomi masyarakat Maluku Utara secara utuh.
