Jejakkasus News |TERNATE – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bergerak cepat memastikan ketersediaan energi bagi masyarakat tetap aman di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu. Mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Drs. Samsuddin A. Kadir menghadiri rapat bersama Komisi XII DPR RI, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga di Halmahera Ballroom, Bela Hotel Ternate, Kamis (23/04).
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara memastikan denyut nadi ekonomi rakyat kecil, mulai dari nelayan, petani, hingga pelaku UMKM, tidak terdampak kelangkaan BBM maupun lonjakan harga kebutuhan pokok.
Di hadapan Ketua Tim Komisi XII DPR RI Syarif Fasha, Sekprov Samsuddin menyampaikan pesan Gubernur terkait pentingnya perlindungan bagi masyarakat lapisan bawah. Ia menyoroti perubahan jalur distribusi LPG dari Surabaya ke Ambon (Wayame) yang memicu kekhawatiran kenaikan harga hingga 40 persen.
“Ibu Gubernur berpesan agar masyarakat kecil tidak terbebani. Meskipun pengguna LPG rumah tangga kecil, penggerak ekonomi seperti penjual roti, warung lalapan, dan UMKM sangat bergantung pada energi. Jika energi naik, harga pangan ikut naik,” kata Sekprov.
Untuk menekan inflasi daerah, Pemprov Maluku Utara telah menyerahkan usulan kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 316.631 kiloliter untuk seluruh kabupaten/kota.
Pemprov juga mendorong percepatan pembangunan SPB Nelayan (SPBN) di wilayah kepulauan agar nelayan tidak kesulitan memperoleh solar untuk melaut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi XII DPR RI Syarif Fasha menyatakan daerah dapat segera mengusulkan titik pembangunan SPBN baru. Selama SPBN belum tersedia, nelayan tetap dapat membeli BBM di SPBU dengan surat rekomendasi dari Dinas Perikanan atau Disperindag.
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas memastikan pengawasan distribusi BBM di Maluku Utara akan diperketat untuk mencegah penyimpangan. Ia juga menyampaikan rencana top-up kuota minyak tanah lebih awal untuk mengantisipasi kelangkaan di akhir tahun.
Executive GM Regional Papua Maluku Awan Rahajo menyampaikan bahwa ketahanan stok energi di Maluku Utara dalam kondisi baik. LPG memiliki ketahanan stok di atas 60 hari, sementara Pertalite dan Biosolar tersedia dengan suplai kapal yang kontinu ke Terminal BBM Ternate, Tobelo, Labuha, dan Sanana.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah melalui penyediaan energi yang merata. SPBU Satu Harga telah beroperasi dan direncanakan penambahan lima titik hingga 2029 untuk menekan ketimpangan harga di wilayah pelosok.
Rapat diakhiri dengan kesepakatan memperkuat digitalisasi pengawasan BBM melalui sistem X-Star agar penyaluran subsidi lebih tepat sasaran.
