Jejakkasus News | Ternate – Pemerintah Provinsi Maluku Utara (Pemprov Malut) menunjukkan dukungan terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan memperkuat sektor kelautan dan perikanan. Pemprov Malut telah menganggarkan 220 unit kapal nelayan pada 2025 dan 1.000 mesin tempel pada 2026.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digelar di Pelabuhan Perikanan Bastiong, Ternate, Rabu (5/8/2026).
Seminar tersebut secara resmi dibuka dengan pemukulan tifa secara simbolis oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan. Kegiatan itu turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) RI Yandri Susanto.
Dalam sambutannya, Sherly menegaskan dukungan Pemprov Malut terhadap program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Menurutnya, program tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam membangun kedaulatan ekonomi berbasis kerakyatan di 10 kabupaten/kota di Maluku Utara.
“Keberadaan kami di sini untuk menyamakan persepsi. Dengan penjelasan langsung dari Pak Menko Pangan, harapannya para kepala daerah dan kepala desa yang hadir bisa pulang dan menjelaskan dengan tepat dan benar, supaya tidak ada disinformasi di lapangan,” ujar Sherly.
Pemprov Siapkan Kapal dan Mesin Nelayan
Sherly mengatakan, dukungan terhadap sektor kelautan menjadi salah satu langkah Pemprov Malut dalam memperkuat perekonomian masyarakat pesisir.
Pada 2025, Pemprov Malut telah menganggarkan 220 unit kapal untuk nelayan. Sementara pada 2026, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk 1.000 mesin tempel berkapasitas 15 hingga 20 PK.
Program pengadaan mesin tersebut akan menggunakan skema cost sharing bersama badan usaha. Menurut Sherly, dukungan tersebut diharapkan dapat membantu nelayan memiliki alat produksi sendiri sekaligus menjaga kesinambungan pasokan ikan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
“Tujuan dari Koperasi Merah Putih ini satu, yaitu mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo untuk kedaulatan, ketahanan, dan stabilitas ekonomi masyarakat desa. Mendukung ketahanan pangan dan menaikkan nilai tukar petani dan nelayan,” jelasnya.
Sherly juga mengapresiasi kebijakan pemerintah pusat yang mengalokasikan dana sebesar Rp2,5 miliar per desa untuk mendukung pengembangan usaha koperasi.
Pemprov Soroti Persoalan Data
Di sisi lain, Sherly menyoroti persoalan akurasi data yang dinilai menyebabkan Maluku Utara kehilangan sejumlah kuota program strategis pemerintah.
Salah satunya terjadi dalam program cetak sawah baru. Dari usulan awal seluas 10.000 hektare, hasil verifikasi lapangan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan hanya 2.500 hektare yang memenuhi kriteria.
“Artinya kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat data lahan. Saya minta bupati dan wali kota berkoordinasi dengan desa masing-masing untuk memverifikasi ulang. Masih ada waktu satu bulan ke depan untuk perbaikan data,” tegas Sherly.
Persoalan serupa terjadi pada program Kampung Nelayan Merah Putih. Dari 37 titik yang diusulkan hingga 2030, hanya 12 titik yang dinyatakan lolos verifikasi.
Sherly meminta pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa lebih cermat dalam mengusulkan lokasi program.
“Pesan saya, lahan yang diusulkan jangan asal. Harus diverifikasi ukurannya (size) dan persyaratan teknisnya. Untuk Kampung Nelayan dan sawah tidak butuh sertifikat, cukup surat keterangan desa. Namun, kalau di lapangan tidak sesuai, kuota kita yang hilang. Sangat disayangkan,” katanya.
Koperasi Merah Putih Bagian dari Asta Cita
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI Yandri Susanto mengatakan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan bagian dari Asta Cita ke-6 Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya agenda pembangunan yang dimulai dari desa.
“Indonesia tidak akan terang benderang hanya dengan satu lampu di Monas. Indonesia akan terang ketika lilin-lilin kecil di setiap desa menyala. Koperasi Desa Merah Putih adalah salah satu lilin itu,” ujar Yandri.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan menegaskan pemerintah akan terus mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat, khususnya petani dan nelayan.
“Tahun 2025 kita sudah tidak impor beras. Kita surplus 4,2 juta ton. Fokus tahun ini adalah mengangkat nelayan dan petani desil 1, serta mempercepat pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,” kata Zulkifli.
Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Maluku Utara turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, sejumlah anggota DPR RI Komisi VI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Maluku Utara, para bupati dan wali kota, serta perwakilan BUMN dan asosiasi desa se-Indonesia.
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Seminar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menghadirkan sejumlah pemateri, yakni Wamendagri Bima Arya Sugiarto, Deputi Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi Herbeth H.O. Siagian, Wakil Rektor II Universitas Khairun Ternate Irfan Zam, serta Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Tatang Mulyono.
