www.jejakkasusnews.com |Nabire, Papua Tengah – Aktivitas pertambangan yang diduga ilegal dalam skala besar di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, menjadi sorotan publik. Sejumlah lokasi yang disebut menjadi titik aktivitas pertambangan tersebut meliputi kawasan Kilo 36, Kilo 38, Kilo 74, Topo SP4, Karadiri, hingga Mirago.
Aktivitas pertambangan di sejumlah kawasan tersebut diduga masih berlangsung dan belum tersentuh operasi penertiban aparat penegak hukum. Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan serta keseriusan aparat dalam memberantas praktik pertambangan tanpa izin.
Bahkan, muncul dugaan adanya pembiaran hingga kemungkinan keterlibatan oknum aparat yang diduga memberikan perlindungan atau membekingi aktivitas pertambangan tersebut.
Sejumlah pengusaha, di antaranya Bos RS, Ynto, serta beberapa pengusaha lainnya, disebut-sebut diduga memiliki keterkaitan dengan aktivitas bisnis pertambangan tersebut. Dugaan ini perlu ditelusuri melalui penyelidikan yang profesional, transparan, dan menyeluruh. Keterlibatan masing-masing pihak masih memerlukan pembuktian dan konfirmasi.
Dari aspek hukum, kegiatan penambangan tanpa izin dapat dijerat dengan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.
Pasal 158 mengatur ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp100 miliar bagi setiap orang yang melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
Selain itu, apabila ditemukan aktivitas pengangkutan, penjualan, pengolahan, atau pemanfaatan mineral yang berasal dari kegiatan pertambangan tanpa izin, aparat juga perlu menelusuri kemungkinan penerapan Pasal 161 UU Minerba sesuai unsur pidana dan bukti yang ditemukan.
Persoalan ini tidak boleh berhenti pada pemeriksaan pekerja lapangan. Aparat perlu menelusuri pemodal, pemilik alat berat, pengendali operasional, pemasok bahan bakar, serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari aktivitas tersebut.
Masyarakat mendesak aparat kepolisian, mulai dari Polda Papua Tengah hingga Mabes Polri, agar segera mengambil langkah tegas dengan melakukan pemeriksaan langsung di lokasi Kilo 36, Kilo 38, Kilo 74, Topo SP4, Karadiri, dan Mirago.
Penindakan diharapkan tidak hanya menyasar pekerja lapangan, tetapi juga mengusut pemodal, pengusaha, pemilik alat berat, pemasok BBM, serta pihak-pihak yang diduga mengendalikan dan melindungi operasional pertambangan tersebut.
Apabila ditemukan indikasi keterlibatan oknum anggota Polri, Divisi Propam Polri diminta melakukan pemeriksaan secara profesional, transparan, dan independen.
Masyarakat berharap persoalan ini mendapat perhatian serius hingga tingkat pusat. Jangan sampai aktivitas pertambangan yang diduga melanggar hukum terus berlangsung akibat lemahnya pengawasan atau dugaan pembiaran oleh pihak-pihak tertentu.
Penegakan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
