Jejakkasus News|SOFIFI – Wakil Gubernur Maluku Utara, H. Sarbin Sehe, memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (26/8/2026). Rakor tersebut turut didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, H. Samsuddin Abdul Kadir.
Rakor digelar sebagai respons terhadap meningkatnya kejadian Karhutla di wilayah Maluku Utara. Berdasarkan laporan yang diterima pemerintah provinsi, jumlah titik api kini mencapai 33 kejadian. Angka tersebut meningkat dibandingkan pekan sebelumnya yang tercatat sebanyak 16 titik.
Kebakaran tidak hanya terjadi di kawasan permukiman, tetapi juga mulai meluas ke wilayah pegunungan dan hutan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena titik api di kawasan sulit dijangkau sehingga membutuhkan dukungan peralatan dan strategi penanganan khusus.
Rapat dihadiri Kepala Basarnas Ternate, Karo Ops Polda Maluku Utara, Kabid Damkar Satpol PP, Kepala Koordinator BMKG Maluku Utara, Karo Adpim Setda, Kepala Dinas Kominfo, Kepala BPBD, serta perwakilan Dinas Perkim dan Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara.
Sementara itu, perwakilan Korem 152/Baabullah, Binda Maluku Utara, Lanal Ternate, serta jajaran pemerintah kabupaten dan kota mengikuti rapat secara virtual melalui Zoom. Mereka antara lain berasal dari Dinas PUPR Halmahera Selatan dan Halmahera Tengah, DLH Kota Ternate, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan, serta perwakilan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Pulau Taliabu dan Pulau Morotai.
Dalam laporan kabupaten dan kota, sebagian besar titik api di kawasan permukiman telah berhasil dipadamkan. Penanganan melibatkan relawan, TNI, Polri dan masyarakat.
Namun, titik api yang berada di kawasan pegunungan dan hutan masih menjadi kendala. Medan yang sulit dijangkau membuat proses pemadaman membutuhkan dukungan tambahan.
“Untuk di kampung, kami masih bisa menangani dengan dua unit damkar dan mobil pikap berisi galon air. Namun, untuk di gunung, kami mohon dukungan helikopter agar api tidak cepat meluas. Kemarin 16 titik, sekarang sudah 33 titik,” ujar perwakilan Pemkab Halmahera Utara.
Di Halmahera Timur, titik api di kawasan pegunungan Desa Maba dilaporkan masih belum berhasil dipadamkan. Sementara di Pulau Morotai, terdapat dua titik api baru yang muncul pada Rabu. Tim gabungan berhasil memadamkan kebakaran di lahan seluas 16 hektare dengan dukungan Polres dan TNI AU.
Dukungan peralatan juga disiapkan Balai Wilayah Sungai (BWS) Maluku Utara. BWS menyatakan siap mengerahkan 10 unit alkon, delapan ekskavator dan delapan mobil tangki dengan kapasitas masing-masing 4.000 liter.
Dalam rakor tersebut, BMKG Maluku Utara menyampaikan bahwa periode Agustus hingga September 2026 menjadi fase puncak musim kemarau ekstrem yang dipengaruhi kondisi El Nino kuat. Curah hujan diperkirakan kembali menuju kondisi normal pada November 2026.
Kondisi tersebut membuat vegetasi menjadi sangat kering sehingga meningkatkan risiko kebakaran dan mempercepat penyebaran api.
Menindaklanjuti kondisi tersebut, Wagub bersama Sekda Maluku Utara menetapkan empat langkah strategis. Pertama, membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Karhutla Provinsi Maluku Utara dengan Sekda sebagai ketua.
Kedua, seluruh pemerintah kabupaten dan kota diminta segera mengirimkan data kejadian Karhutla, kebutuhan armada, serta titik sumur bor. Data tersebut akan diajukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ketiga, Pemprov Maluku Utara akan mengajukan permohonan kepada BNPB untuk pelaksanaan operasi modifikasi cuaca dan water bombing apabila sebaran api semakin meluas.
Keempat, pemerintah akan melaksanakan salat Istisqa secara serentak di masjid dan rumah ibadah mulai Jumat, 29 Agustus 2026.
“Prioritas kita adalah keselamatan masyarakat. Regulasi kita hormati, tetapi keselamatan jiwa lebih utama. Semua unsur harus bergerak cepat dan solid,” tegas Sarbin Sehe.
Pemprov Maluku Utara selanjutnya meminta seluruh unsur terkait memperkuat koordinasi dan mempercepat penanganan Karhutla, terutama di wilayah pegunungan dan kawasan hutan yang sulit dijangkau.
