www.jejakkasusnews.com | Palopo, 28 Juni 2026 – Masa transisi dari tahun 1998 hingga saat ini merupakan fase ketika TNI melakukan “Reformasi Internal” yang sangat struktural. Ini adalah proses penarikan diri dari politik praktis tanpa membuat stabilitas negara menjadi goyah.
Berikut adalah rincian fase demi fase transisi peran militer dari tahun 1998 hingga dinamika terkininya.
1. Fase Pemicu & Tekanan Publik (1998)
Krisis moneter yang berubah menjadi krisis politik pada tahun 1998 menempatkan ABRI pada posisi yang sangat sulit. Sebagai pilar utama Orde Baru, ABRI menghadapi tekanan dari gerakan mahasiswa dan masyarakat sipil yang menuntut “Penghapusan Dwifungsi ABRI” dan “Kembali ke Barak”.
Perpecahan Internal Konseptual: Di internal ABRI sendiri terjadi perdebatan antara kelompok yang ingin mempertahankan status quo demi stabilitas dengan kelompok reformis (seperti Letjen Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Kassospol ABRI, Letjen Agus Widjojo, dan lain-lain) yang melihat bahwa reformasi militer sudah tidak bisa ditawar lagi demi menyelamatkan institusi.
Paradigma Baru (1998): Pada September 1998, ABRI menggelar seminar di Bandung yang menghasilkan cetak biru Paradigma Baru Peran ABRI. Konsep ini mengubah doktrin dari “mendominasi dan mengendalikan” (era Orde Baru) menjadi “mempengaruhi dan memotivasi” secara tidak langsung, sebagai langkah awal pelepasan fungsi sosial-politik.
2. Fase Pemisahan Kelembagaan & Penghapusan Politik Praktis (1999–2004)
Ini adalah fase eksekusi hukum dan struktural yang paling radikal dalam sejarah militer Indonesia.
A. Pemisahan TNI dan POLRI (1999–2000)
Melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1999, yang kemudian disusul dengan Ketetapan MPR Nomor VI dan Nomor VII Tahun 2000, ABRI resmi dibubarkan dan dipisah menjadi dua lembaga independen:
TNI: Berfokus pada pertahanan negara (ancaman luar negeri/militer).
POLRI: Berfokus pada keamanan dalam negeri dan penegakan hukum (sipil).
Dampak: Langkah ini memutus peran ganda militer yang sebelumnya dapat ikut campur dalam urusan kriminal dan demonstrasi sipil sehari-hari.
B. Likuidasi Jabatan Sosial-Politik (1999–2004)
Penghapusan Jalur Kekaryaan: Jabatan “Kassospol” (Kepala Staf Sosial Politik) di TNI dihapus dan diganti menjadi Kepala Staf Teritorial (Kaster), sebelum akhirnya dilikuidasi secara total.
Netralitas Pemilu: Prajurit aktif dilarang menggunakan hak pilih maupun dipilih. Jika ingin menjadi kepala daerah (gubernur/bupati) atau anggota partai politik, mereka wajib pensiun atau mengundurkan diri.
Pembersihan Parlemen: Secara bertahap, jatah kursi Fraksi TNI/Polri di DPR dan MPR dikurangi hingga akhirnya resmi dihapus secara total pada tahun 2004. Sejak saat itu, parlemen sepenuhnya diisi oleh warga sipil hasil pemilu.
3. Fase Konsolidasi Hukum: Lahirnya UU TNI Nomor 34 Tahun 2004
Reformasi militer ini kemudian “dikunci” melalui payung hukum yang sangat ketat, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Undang-undang ini menegaskan karakter TNI sebagai tentara profesional yang tunduk pada supremasi sipil.
Undang-undang ini membagi tugas TNI menjadi dua:
1. OMP (Operasi Militer untuk Perang).
2. OMSP (Operasi Militer Selain Perang): Terdapat 14 poin tugas dalam OMSP, termasuk membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu menanggulangi akibat bencana alam, penanganan pengungsi, bantuan kemanusiaan, hingga mengamankan objek vital nasional. Poin OMSP inilah yang menjadi jembatan legalitas TNI dalam membantu program-program sipil di masa depan.
4. Fase Kontemporer: Kebangkitan Fungsi Teritorial & Program Swasembada Pangan
Setelah fungsi politiknya berakhir, TNI mengoptimalkan satu-satunya jaringan besar yang dimilikinya dari Sabang sampai Merauke, yaitu Komando Teritorial (Koter) (Kodam, Korem, Kodim, Koramil, hingga Babinsa di desa-desa).
Fungsi teritorial yang pada era Orde Baru digunakan untuk spy (mengawasi aktivitas politik masyarakat) kini direorientasikan sepenuhnya menjadi fungsi service & development (pengabdian dan pembangunan).
Mengapa TNI Dilibatkan dalam Swasembada Pangan?
Keterlibatan TNI yang masif dalam proyek ketahanan pangan didasari oleh beberapa alasan strategis.
Aspek Legalitas (OMSP): Membantu pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan dikategorikan sebagai tugas OMSP untuk mendukung ketahanan nasional. Pangan kini dipandang sebagai komoditas pertahanan nonmiliter karena krisis pangan dapat memicu kerusuhan dan ketidakstabilan negara.
Efisiensi Struktur Teritorial: Kementerian Pertanian maupun instansi sipil tidak memiliki aparat dengan struktur organisasi yang menjangkau hingga pelosok desa secara komando. Sebaliknya, TNI memiliki Babinsa (Bintara Pembina Desa) yang jumlahnya sangat banyak dan siap bergerak cepat dalam satu garis komando.
Aksi Nyata di Lapangan: TNI dikerahkan untuk menjalankan program-program strategis, seperti membuka lahan tidur, melakukan normalisasi saluran irigasi, membantu distribusi pupuk, hingga menyukseskan program pompanisasi nasional dalam menghadapi ancaman kekeringan ekstrem akibat El Niño.
Ketegangan Wacana di Ruang Publik Saat Ini
Meskipun pelibatan TNI dalam sektor pangan dinilai berhasil mempercepat pencapaian target swasembada, hal ini tetap memicu diskusi hangat di kalangan akademisi dan aktivis HAM.
Pandangan Pro: Pelibatan TNI dinilai efektif, cepat, disiplin, serta mampu membantu mengatasi keterbatasan penyuluh pertanian sipil. Kemanunggalan TNI-Rakyat juga dianggap semakin nyata karena tentara turut membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Pandangan Kritis/Khawatir: Terdapat kekhawatiran akan terjadinya creeping militarism (militerisasi yang merayap kembali) ke ranah sipil apabila keterlibatan ini berlangsung terlalu jauh dan tidak dibatasi. Muncul pula desakan agar urusan pertanian tetap dikembalikan kepada instansi sipil, seperti Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah, sebagai bagian dari pendewasaan demokrasi.
Kesimpulan Bedah Transisi
Transisi sejak tahun 1998 hingga saat ini menunjukkan bahwa TNI berhasil melakukan self-correction (koreksi diri) yang sangat signifikan. TNI bertransformasi dari aktor politik yang ditakuti menjadi mitra strategis pembangunan yang diandalkan. Keterlibatannya dalam program swasembada pangan saat ini didasarkan sepenuhnya pada tugas bantuan kedinasan dalam kerangka OMSP, bukan lagi karena ambisi untuk menguasai ruang politik sebagaimana terjadi pada masa Orde Baru.
Pewarta : Fadly
