www.jejakkasusnews.com|Jakarta – Kasus yang menimpa Ambar Witjaksono Sutarman dan keluarganya kembali mengingatkan publik pada pentingnya perlindungan hak-hak warga negara ketika berhadapan dengan kekuatan institusi keuangan besar. Di tengah proses hukum yang masih berlangsung, keluarga tersebut saat ini menghadapi ancaman pelelangan rumah tinggal mereka yang berlokasi di Perumahan Villa Delima, Jalan Delima Timur III B Blok G No. 14-15, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.
Berdasarkan surat pemberitahuan lelang yang diterbitkan oleh Bank MNC Internasional, objek berupa SHM Nomor 2089/Lebak Bulus seluas 752 meter persegi dijadwalkan untuk dilelang pada 17 Desember 2026 melalui KPKNL Jakarta V. Namun demikian, persoalan ini tidak sesederhana hubungan antara kreditur dan debitur.
Berdasarkan dokumen keberatan hukum yang diajukan kuasa hukum Ambar Witjaksono Sutarman, diketahui bahwa terhadap rencana pelelangan tersebut telah diajukan gugatan perdata yang sedang diperiksa oleh pengadilan dengan Nomor Perkara 796/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst. Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa sengketa mengenai legalitas proses pelelangan masih menjadi objek pemeriksaan yudisial dan belum memperoleh putusan berkekuatan hukum tetap.
Pihak kuasa hukum bahkan telah menyampaikan peringatan hukum kepada Bank MNC Internasional dan PT Balai Mandiri Prasarana agar menghentikan sementara proses pelelangan sampai terdapat kejelasan hukum atas perkara yang sedang berjalan. Mereka berpendapat bahwa pelaksanaan lelang di tengah sengketa yang belum selesai berpotensi menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan apabila objek tersebut telah berpindah tangan kepada pihak ketiga.
Dalam konteks inilah advokasi terhadap Ambar Witjaksono Sutarman dan keluarganya memperoleh relevansi yang lebih luas. Persoalan yang sedang berkembang bukan semata tentang utang-piutang atau pelaksanaan hak tanggungan, melainkan juga tentang penghormatan terhadap prinsip due process of law, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara. Negara hukum yang sehat harus memastikan bahwa setiap sengketa memperoleh penyelesaian yang adil melalui mekanisme peradilan sebelum tindakan-tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum yang tidak dapat dipulihkan dilaksanakan.
Alumnus Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) 48 Lemhannas RI Tahun 2012, Wilson Lalengke, mengecam keras berbagai bentuk tekanan, intimidasi, maupun tindakan yang dinilai memaksakan pelelangan rumah keluarga Ambar Witjaksono Sutarman di saat proses hukum masih berlangsung. Menurutnya, pendekatan yang mengedepankan tekanan terhadap warga yang sedang mengalami kesulitan ekonomi bukanlah cerminan praktik perbankan yang beradab dan berkeadilan.
Ia menegaskan bahwa lembaga keuangan seharusnya mengedepankan asas kemanusiaan, itikad baik, dan penghormatan terhadap hukum, khususnya ketika nasabah sedang menghadapi kondisi ekonomi yang berat. “Tidak boleh ada satu pun institusi yang menempatkan kekuatan modal di atas prinsip-prinsip keadilan. Ketika suatu perkara sedang diperiksa oleh pengadilan, semua pihak berkewajiban menghormati proses hukum tersebut. Negara tidak boleh membiarkan warga negara berada dalam posisi yang tidak seimbang ketika berhadapan dengan kekuatan korporasi,” tegas Wilson Lalengke, Jumat, 20 November 2026.
Lebih lanjut, aktivis hak asasi manusia internasional itu menyatakan bahwa kesulitan ekonomi yang dialami keluarga Ambar berkaitan erat dengan persoalan yang mereka hadapi terkait praktik-praktik curang yang diduga melibatkan jaringan mafia tanah Teddy Kurniawan dan kawan-kawan, yang saat ini sedang diproses hukum dalam perkara lain di Polda Metro Jaya. Wilson Lalengke menekankan bahwa berbagai indikasi tersebut tentu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang sah, namun kondisi tersebut tidak boleh diabaikan dalam melihat keseluruhan konteks perkara yang sedang berkembang.
Pandangan tersebut sejalan dengan pemikiran filsuf politik John Rawls (1921-2002) yang menyatakan bahwa keadilan harus menjadi kebajikan utama institusi sosial. Sebuah institusi tidak dapat disebut adil apabila kebijakannya mengorbankan pihak yang paling rentan hanya demi efisiensi atau keuntungan ekonomi. Dalam perspektif Rawls, kekuatan aturan hukum harus memberikan perlindungan terutama kepada mereka yang berada dalam posisi paling lemah.
Filsuf besar Jerman, Immanuel Kant (1724-1804), dalam ajaran etika deontologisnya menegaskan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya sendiri, yang tidak boleh sekali-kali direduksi sekadar menjadi alat atau angka dalam kalkulasi keuntungan semata. Ketika institusi keuangan memaksakan pengosongan rumah keluarga di tengah musibah tanpa empati dan tanpa menunggu putusan pengadilan, martabat kemanusiaan telah dikorbankan di atas altar kapital.
Filsuf Jürgen Habermas (1929-2026) juga mengingatkan bahwa legitimasi hukum lahir dari proses yang rasional, terbuka, dan menghormati partisipasi seluruh pihak. Ketika proses hukum sedang berlangsung di pengadilan, maka penghormatan terhadap mekanisme tersebut merupakan bagian penting dari peradaban demokratis yang menghargai hukum sebagai sarana penyelesaian konflik.
Sementara itu, Mahatma Gandhi (1869-1948) pernah mengingatkan bahwa ukuran sejati peradaban suatu bangsa dapat dilihat dari cara bangsa tersebut memperlakukan mereka yang berada dalam kondisi lemah dan terdesak. Ungkapan ini menjadi refleksi penting bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila menempatkan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai salah satu fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Karena itu, Wilson Lalengke menyerukan kepada seluruh pihak, khususnya Bank MNC Internasional serta Pemerintah Republik Indonesia, termasuk Kementerian Keuangan dan seluruh institusi terkait, untuk menghormati proses peradilan yang sedang berlangsung. Lebih dari pada itu, tokoh pers nasional itu mengingatkan Pemerintah Indonesia untuk hadir melindungi rakyatnya, bukan justru bertindak sebagai pengawal kepentingan korporasi yang kerap menjelma menjadi lintah darat pengisap darah rakyat melalui berbagai strategi “sinterklas” yang mereka mainkan.
“Negara harus hadir sebagai pelindung rakyat dan penjaga keadilan, bukan sekadar menjadi instrumen administratif yang memfasilitasi kepentingan korporasi. Keberpihakan negara kepada hukum dan pembayar pajak tidak boleh bergeser menjadi keberpihakan kepada kekuatan ekonomi,” tegas Wilson Lalengke.
Perjuangan keluarga Ambar Witjaksono Sutarman pada akhirnya bukan hanya tentang mempertahankan sebuah rumah tinggal. Perjuangan tersebut menyangkut prinsip yang jauh lebih besar: apakah hukum akan menjadi alat perlindungan bagi warga negara atau justru menjadi sarana yang mempercepat hilangnya hak-hak mereka sebelum keadilan memperoleh kesempatan untuk berbicara. Di titik inilah publik perlu memberi perhatian, agar keadilan tidak hanya menjadi semboyan, melainkan benar-benar hadir dalam kehidupan nyata. (TIM/Red)









