RKBP Tempuh Proses Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, Pemprov Sulawesi Tengah Berikan Disposisi atas Permohonan

Nasional175 Dilihat

www.jejakkasusnews.com | Palu – Rumpun Keluarga Bokko Pento (RKBP) resmi mengajukan permohonan pendaftaran pengakuan dan perlindungan sebagai Masyarakat Hukum Adat (MHA) kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pengajuan ini merupakan langkah memperjuangkan pengakuan eksistensi masyarakat adat, perlindungan hak-hak tradisional, serta keberlangsungan warisan leluhur di wilayah adat Tetenona–Sampala, Kabupaten Morowali.

Permohonan tersebut berlandaskan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut diprakarsai melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah dan ditetapkan serta ditandatangani Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, pada 31 Desember 2025.

Ketua Adat RKBP, Supriadi, menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah atas lahirnya regulasi tersebut karena dinilai memberikan landasan hukum bagi perjuangan masyarakat adat dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hak-hak tradisional.

“Rumpun Keluarga Bokko Pento yang dinaungi oleh Pebotoa Adati Tobungku atau keturunan raja-raja Bungku di Morowali sangat mengapresiasi adanya Perda Nomor 12 Tahun 2025. Regulasi ini membantu memperjelas status hak tanah warisan leluhur kami, termasuk makam leluhur, tanaman tumbuh, dan hutan adat agar dapat dijaga serta dipelihara dengan baik,” ungkap Supriadi.

Menurutnya, pengakuan tersebut diharapkan dapat memberikan kepastian terhadap sejarah asal-usul, kelembagaan adat, peninggalan leluhur, serta wilayah adat yang dipertahankan secara turun-temurun.

Pemprov Sulteng Berikan Disposisi atas Permohonan RKBP

Dalam perkembangan administrasi, pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah melalui Ika N. Jayanti menyampaikan apresiasi kepada perwakilan RKBP yang telah menyampaikan permohonan dan melengkapi persyaratan administrasi sesuai ketentuan Perda Nomor 12 Tahun 2025.

Ika N. Jayanti menyampaikan bahwa permohonan RKBP telah memperoleh disposisi dari Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Dra. Novalina, M.M., melalui memo balasan atas surat permohonan yang disampaikan pada 16 November 2026.

Disposisi tersebut menjadi perkembangan awal dalam proses administrasi yang diharapkan dapat mengantarkan permohonan RKBP menuju tahapan pemeriksaan, verifikasi, dan penilaian sesuai mekanisme yang berlaku.

Aspirasi Disampaikan Langsung kepada Gubernur melalui Subuh Berkah

Sebelumnya, RKBP juga memperoleh kesempatan menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, melalui program Subuh Berkah.

Pertemuan berlangsung pada Sabtu, 14 November 2026, sekitar pukul 06.15 WITA, setelah Gubernur menyampaikan ceramah Subuh di salah satu masjid di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menerima langsung surat permohonan RKBP.

Kesempatan itu dinilai penting karena RKBP dapat menyampaikan aspirasi mengenai pengakuan masyarakat adat dan perlindungan tanah ulayat leluhur di wilayah Kabupaten Morowali secara langsung kepada kepala daerah.

Berharap Verifikasi dan Validasi Berjalan Sesuai Ketentuan

RKBP berharap proses selanjutnya berjalan transparan, objektif, dan sesuai ketentuan hukum, khususnya pemeriksaan terhadap sejarah asal-usul, komunitas adat, kelembagaan, hukum adat, serta wilayah adat.

Verifikasi dan validasi diharapkan turut mempertimbangkan fakta historis dan kondisi faktual di lapangan, termasuk makam leluhur, peninggalan sejarah, tanaman tumbuh, serta kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat adat.

RKBP juga berharap proses tersebut dapat bermuara pada penerbitan Surat Keputusan (SK) Penetapan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat sesuai kewenangan dan mekanisme yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2025.

Terlebih, wilayah adat Tetenona–Sampala memiliki kompleksitas status kawasan yang meliputi Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK), dan Area Penggunaan Lain (APL). Karena itu, diperlukan koordinasi lintas sektor untuk memastikan pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh dan objektif.

RKBP turut menyoroti potensi pengabaian hak masyarakat adat dalam penerbitan perizinan konsesi maupun aktivitas usaha pihak ketiga di wilayah yang diklaim sebagai wilayah adat. Pihaknya menekankan pentingnya konsultasi, pelibatan masyarakat, dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional dalam setiap pengambilan kebijakan yang berdampak terhadap wilayah adat.

Melalui pengajuan ini, RKBP berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan perhatian dan fasilitasi berkelanjutan agar eksistensi masyarakat adat, tanah ulayat, makam leluhur, warisan budaya, serta kawasan hutan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat adat dapat memperoleh perlindungan dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *