Jejakkasus News|Nabire – Aksi unjuk rasa Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Meepago dalam rangka memperingati 64 tahun New York Agreement 15 Agustus 1962 berlangsung di Kabupaten Nabire, Papua Tengah, Sabtu (15/8/2026).
Aksi yang mengusung tema “New York Agreement 15 Agustus 1962 Ilegal, Papua Darurat Militer dan Krisis Kemanusiaan” berlangsung mulai pukul 08.00 WIT hingga 14.25 WIT. Kegiatan dipusatkan di Pasar Karang Tumaritis dan Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, Jalan Pepera, Karang Mulia, Distrik Nabire.
Massa berkumpul dan melakukan konsolidasi di sejumlah titik di wilayah Nabire. Beberapa lokasi yang menjadi titik konsolidasi antara lain Perempatan SP 1, Wadio, Perempatan Hotel Adaman, Pasar Karang, Perempatan Adaman dan Jalan KPR Siriwini.
Massa dari berbagai titik kemudian bergabung di Pasar Karang Tumaritis sebelum bergerak menuju Kantor DPR Provinsi Papua Tengah.
Setibanya di Kantor DPR Provinsi Papua Tengah, massa melakukan tarian dan menyampaikan orasi secara bergantian. Orasi disampaikan oleh sejumlah perwakilan, antara lain mahasiswa, pelajar, perempuan, mama-mama, kepala suku, KNPB serta kelompok yang mengatasnamakan Green Papua dan Green Peace. Dalam kegiatan tersebut juga terdengar seruan “Papua Merdeka”.
Materi orasi pada pokoknya menolak Perjanjian New York 15 Agustus 1962. Massa menyatakan perjanjian tersebut tidak melibatkan orang Papua. Mereka juga menyampaikan tuntutan penarikan atau pengakhiran militerisme di Papua, menyoroti dugaan pelanggaran HAM dan kekerasan terhadap masyarakat Papua, serta menyatakan Papua berada dalam kondisi darurat militer dan krisis kemanusiaan.
Massa turut menyampaikan tuntutan agar Papua memiliki hak menentukan nasib sendiri atau merdeka. Selain itu, mereka menolak sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kegiatan pertambangan tertentu.
Dalam pernyataan sikap politik berjudul “New York 15 Agustus 1962 dan Status Wilayah West Papua sebagai Zona Darurat Militer dan Kemanusiaan”, KNPB menyampaikan sejumlah narasi sejarah dan politik mengenai Perjanjian New York, Perjanjian Roma, PEPERA 1969, operasi militer, konflik bersenjata, HAM, lingkungan, pengungsi dan kondisi masyarakat Papua.
KNPB juga menyampaikan 10 tuntutan. Di antaranya hak penentuan nasib sendiri bagi Papua, peninjauan kembali sejumlah resolusi PBB yang mereka persoalkan, penolakan hasil PEPERA 1969, pembukaan akses bantuan kemanusiaan internasional, serta penyelesaian konflik Papua secara damai.
Tuntutan lainnya mencakup permintaan terkait perkara Karel Fatem, pembebasan tahanan politik Papua Merdeka, penolakan eksploitasi Gunung Wabu atau Blok B Wabu dan pertambangan tertentu, penolakan PSN di Papua, serta penolakan UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dan tuntutan referendum.
Aspirasi dan pernyataan sikap tersebut diterima oleh perwakilan DPR Provinsi Papua Tengah dan MRP. Dari unsur DPR hadir Jhon NR Gobai, Yulian Magae, S.E., Delius Tabuni dan Jhon Kobogau. Sementara dari unsur MRP hadir Yehudai Gobay dan Maria Mote.
Delius Tabuni menyampaikan bahwa aspirasi masyarakat Papua telah diterima dan akan diperjuangkan serta disampaikan kepada Presiden sesuai kemampuan dan kewenangan DPR. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak keamanan, KNPB dan seluruh pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut.
Aksi mendapat pengamanan dari unsur gabungan TNI dan Polri. Pengamanan dilakukan untuk menjaga situasi selama kegiatan berlangsung serta memastikan penyampaian aspirasi berjalan tertib.
Dalam pelaksanaannya, sempat terjadi perbedaan keinginan terkait pergerakan massa dari kawasan Adaman menuju Pasar Karang. Kepolisian menyediakan empat unit truk, sementara massa menghendaki long march. Komunikasi antara aparat keamanan dan koordinator massa menjaga pergerakan tetap terkendali.
Setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai, massa membubarkan diri dan kembali ke wilayah masing-masing. Kepolisian turut menyiapkan empat unit truk untuk membantu mengangkut mama-mama dan peserta aksi.
Aksi yang berlangsung hingga pukul 14.25 WIT tersebut berakhir dalam keadaan aman dan kondusif. Tidak terdapat gangguan keamanan yang berarti selama rangkaian kegiatan berlangsung.
